Ketua Komisi VI DPR Anggia Ermarini menilai kerja sama dengan pihak swasta menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan nilai dan produktivitas aset BUMN.

RUU Pemilu tentu saja apakah itu secara resmi ataukah tidak secara resmi kita tetap melakukan pembicaraan dengan seluruh partai politik

Hal tersebut dinilai penting di tengah masih tingginya persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) serta berkembangnya jenis pekerjaan baru.

DPR, pemerintah, unsur-unsur masyarakat, partai politik, insyaallah semuanya bergotong-royong untuk segera mempercepat proses atau mempercepat bantuan

Pada tanggal 10 Agustus 2026, hal calon Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan

berdasarkan hasil pembahasan pemilihan dan penetapan, Komisi II menyampaikan nama Nuzran Joher dalam rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah (Bamus)

DPR juga sudah mengirimkan perwakilan ke NTT untuk kemudian melakukan fungsi pengawasan dengan melakukan rapat koordinasi bersama pemerintah.

Berdasarkan hasil rapat pleno internal, Komisi III DPR RI menyetujui seluruh nama calon hakim agung dan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung yang diajukan oleh KY

Komisi X DPR meminta pemerintah memberikan perhatian serius terhadap banyaknya sekolah yang mengalami kerusakan akibat gempa bumi NTT.

Komisi VI DPR mendukung langkah pemerintah untuk mengoptimalkan aset BUMN yang dinilai masih banyak belum dimanfaatkan secara maksimal.