Mulyanto minta Menteri ESDM mengikuti poin-poin kesepakatan dengan DPR dan tidak membuat keputusan sepihak. Sebab kalau ini terjadi maka akan merusak hubungan kerja Eksekuti-legislatif yang ada secara ketatanegaraan.

Akhmad didalami soal audit internal atas temuan pembayaran dana tunjangan kinerja (tukin) fiktif di Kementerian ESDM.

Sidang etik ini terkait dugaan komunikasi antara Johanis dengan Plh Dirjen Minerba sekaligus Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM Muhammad Idris Froyoto Sihite.

Priyo Andi merupakan salah satu tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran tunjangan kinerja (tukin) pegawai di Kementerian ESDM tahun anggaran 2020-2022.

Diketahui, Polda Metro Jaya pun menaikkan status perkara dugaan kebocoran dokumen penyelidikan KPK di Kementerian ESDM ke tahap penyidikan

Tunggu apalagi? Segera pidanakan. Menko Marves juga jangan sekedar obral wacana. Begitupula KPK agar segera memeriksa lembaga-lembaga pengawas ekspor yang main mata.

Sebaiknya polisi jangan obral bicara dan dugaan tetapi segera bertindak secara efisien dan efektif. Tetapkan tersangka dan laksanakan penyidikan secara mendalam dan komprehensif sehingga diperoleh dasar dan bukti yang kuat untuk pengadilan nantinya.

Nurul Ghufron mengatakan saat ini belum ada komunikasi ataupun koordinasi dari Polda Metro Jaya dengan pihak KPK.

Nama Karyoto itu disebut oleh Plh Dirjen Minerba sekaligus Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Muhammad Idris Froyoto Sihite.

Dengan begitu, laporan yang dilayangkan Brigjen Endar Priantoro dan enam belas pihak lainnya tidak dilanjutkan ke sidang etik.