Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan berkas dakwaan tersangka anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Fayakhun Andriadi ke Pengadilan Tipikor Jakarta.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menyelidiki dugaan aliran suap PLTU Riau-I kepada mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham.

Menjelang pendaftaran pasangan capres-cawapres, sejumlah aktivis Pro Jokowi mendeklarasikan berdirinya Projo Karya. Deklarasi itu sekaligus menyampaikan dukungan kepada Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto sebagai cawapres Jokowi.

Mensos Idrus Marham kembali mengungkap kedekatannya dengan dua orang tersangka kasus dugaan suap PLTU Riau, yakni Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan bos Blackgold Natural Recourses Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo.

Menteri Sosial (Mensos) telah merampungkan pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Idrus diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap proyek pembangunan PLTU Riau-1.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Menteri Sosial Idrus Marham terkait dugaan keterlibatan dalam kasus suap proyek pembangunan PLTU Riau-1.

Komisi XI DPR dan pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan Sri Mulyani menyepakati Rancangan Undang-undang Penerimaan Negara Bukan Pajak (RUU PNBP) untuk disahkan menjadi undang-undang (UU).

Tim Penuntut Umum (JPU) KPK selanjutnya memiliki waktu maksimal 14 hari untuk menyusun surat dakwaan terhadap mantan Ketua DPD Golkar DKI itu.

Johannes ditetapkan sebagai tersangka bersama-sama Wakil Ketua Komisi VII DPR Fraksi Golkar, Eni Maulani Saragih. Diduga Johannes memberikan uang Rp 4,8 miliar ke Eni.

Meski telah memenuhi syarat dukungan untuk maju kembali sebagai calon presiden (Capres), Presiden Jokowi belum menentukan siapa cawapres yang akan mendampingi pada Pilpres 2019. Siapa kira-kira yang layak untuk mendampingi Jokowi?