PKS berkilah akan menaati prosedur hukum terkait dengan putusan untuk segera membayar ganti rugi sebesar Rp30 miliar soal perseteruan dengan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.
Pengadilan akan menyita harta kekayaan elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS) jika tidak segera menjalankan putusan untuk segera membayar ganti rugi sebesar Rp30 miliar terkait perseteruan dengan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.
PKS diminta untuk segera menjalankan putusan Mahkamah Agung (MA) untuk membayar ganti rugi sebesar Rp30 miliar terkait perseteruan dengan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.
Hasil survey Kementerian KPPPA dan BPS menunjukkan dari 9.000 sampel rumah tangga, terdapat 1.017 perempuan dan anak mengalami kekerasan seksual.
Cara berpikir Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait wacana RUU Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup dinilai terbalik.
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid didampingi Pimpinan Fraksi PKS MPR Soenmanjaya Rukmandis menerima peserta program Pendidikan Kaderisasi Ulama (PKU) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor.
Kasus Presiden PKS Sohibul Iman terkait laporan dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik terhadap Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah masih terus berlanjut.
Majelis Syuro PKS dinilai tutup mata terkait gejala krisis besar yang sedang melanda partai. Dimana, Majelis Syuro PKS seolah tidak mau tahu dengan kondisi partai saat ini.
PKS mempersilakan kadernya untuk menggunakan kampanye negatif dalam menghadapi Pemilu 2019 mendatang. Namun, perbandingannya kampanye positif lebih besar dari kampanye nagatif.
PKS melarang kepala daerah untuk menjadi tim sukses (Timses) pemenangan pasangan capres-cawapres pada Pilpres 2019 mendatang.