Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) meluncurkan tiga kebijakan untuk mendukung mahasiswa dan satuan pendidikan yang terdampak pandemi Covid-19.

Untuk bisa bertahan hidup, UMKM membutuhkan kehadiran dan dukungan pemerintah melalui stimulus kebijakan perekonomian yang berpihak pada mereka.

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menyebut kebijakan tersebut patut dipertanyakan, mengingat ada banyak film dokumenter karya anak bangsa.

Orientasi utama kebijakan pemulihan ekonomi lokal adalah menjaga penyerapan tenaga kerja.

Aktifis juga punya peran memantau apakah kebijakan stimulus tersebut berjalan dengan baik di lapangan.

Kerangka Ekonomi Makro Dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 sudah disampaikan Pemerintah kepada DPR RI.

Kebijakan teranyar yang tertera dalam SKB 4 Menteri, menurut Indra, masih sama dengan Surat Edaran Mendikbud Nomor 36962/MPK.A/HK/2020, yang diterbitkan Maret lalu.

Implementasi kebijakan di masa transisi menuju new normal sulit dilakukan karena adanya inkonsistensi kebijakan.

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menanggapi kebijakan Kemenhub yang menyebut calon penumpang transportasi umum tidak perlu memiliki hasil tes PCR, tetapi cukup tes cepat (rapid test).