Ketika era reformasi dimulai dan berjalan, semua produk atau kebijakan yang dikeluarkan oleh orde baru dianggap tidak baik.

Dalam kesempatan tersebut, Abdul Halim Iskandar menyampaikan orasi ilmiah berjudul "Kebijakan Strategis Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kemandirian Desa.”

Ma’ruf Cahyono mengungkapkan bahwa dilakukannya kerjasama antara Setjen MPR dengan BSSN bertujuan untuk mewujudkan arah kebijakan pemerintah sekarang yakni mengimplementasikan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Semua kebijakan pemerintah itu harus pro dan menguntungkan masyarakat.

Penerapan protokol kesehatan ini upaya mendukung kebijakan pemerintah dalam pencegahan penyebaran COVID-19 pada periode Normal Baru

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, melalui Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020, mengeluarkan kebijakan yang mengizinkan ekspor benur (benih lobster).

adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), menyebabkan setiap pergerakan dalam lini sosial masyarakat termasuk penelitian menjadi terbatas

Korea Selatan (Korsel) bukan satu-satunya negara yang berhasil menekan kasus Covid-19 tanpa mengeluarkan kebijakan karantina wilayah (lockdown).

Bamsoet mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo yang menjadikan laut sebagai masa depan bangsa dan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan kesalahan dalam kebijakan sektor pendidikan, terutama soal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2020 ini.