Anggota Komisi VI DPR RI Sondang Tiar Debora Tampubolon mendorong HK untuk mengoptimalkan pembangunan infrastruktur yang lebih dapat menjangkau daerah sentra-sentra produksi atau daerah industri.

Kesehatan dan sektor ekonomi menjadi prioritas utama yang harus diperhatikan dalam rangka menghadapi pandemi Covid-19 di tanah air. Oleh sebab itu, perlu kesadaran dan kebersamaan semua pihak.

Karena penghentian pembahasan RUU HIP, sejalan dengan komitmen pimpinan DPR yang  disampaikan saat menerima delegasi Pimpinan Pengunjuk Rasa tolak RUU HIP.

Setjen DPR RI meluncurkan lima buku Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (RITIK), dalam rangka meningkatkan peran Kesetjenan sebagai supporting system dewan.

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) memaparkan laporan pengelolaan zakat nasional dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VIII

Komisi III DPR meminta aparat penegak hukum segera menangkap buronan Djoko Tjandra. Sebab, Djoko Tjandra telah mencoreng negara khususnya aparat penegak hukum.

Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustofa sepakat dengan langkah dan kebijakan Presiden Jokowi terkait pemangkasan sejumlah lembaga negara.

Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK RI.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH. Said Abdullah menegaskan, penanganan Covid-19 saat ini akan menjadi landasan dalam pemulihan sosial dan ekonomi nasional.

Pengesahan RUU Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana atau MLA in Criminal Matters antara Pemerintah Indonesia dengan Swiss menjadi UU bisa menjadi pijakan untuk memperkuat agenda pemberantasan korupsi.