Yang saya tak kalah memberikan apresiasi kepada jajaran Jaksa Agung ketika melirik sebuah kasus yang menurut kami potensi gesekan luar biasa kecemasannya, yaitu satelit Kementerian Pertahanan 2015.

Kami beri applause terhadap tuntutan mati terhadap predator monster Herry Wirawan pak, dan saya minta kasus kasus lainnya dibuat standar seperti ini. Kalau korbannya banyak, apa lagi anak-anak, jangan ragu kami dukung 100 persen, tuntut hukuman mati.

Kementerian BUMN kita punya infrastruktur yang sangat besar ada Telkom, Telkomsel, ada BNI sebagai Perbankan, ada macam-macam termasuk pembangunan pariwisata pun di kami. Mau bicara Nusa Dua, Mandalika yang tempat MotoGP dan lain-lain.

Kami minta solusi terbaik dari DPD RI. Kami berharap sentuhan dari DPD RI, sehingga pemerintah bisa memberikan solusi terbaik bagi kami.

Karena itu tentu saja kami sangat mendukung pengesahan RUU ini. Apabila disahkan, itu tidak hanya melindungi bangsa dari menjadi korban kekerasan seksual yang itu jelas kezaliman tetapi juga melindungi bangsa dari menjadi pelaku kezaliman atau pelaku kekerasan seksual itu sendiri.

Kalau menurut saya seperti itu (RUU TPKS) dibahas di Baleg, namun tergantung keputusan Pimpinan DPR. Kami akan hormati itu.

Kami berharap pemerintah memberi penghormatan dan kepercayaan kepada anak-anak Papua untuk membangun daerahnya sendiri. Karena kami sudah membuktikan bahwa kami mampu mengharumkan nama Indonesia salah satunya lewat event PON XX lalu.

Kami sudah berdiri di 34 provinsi dan 402 cabang. Ada 10 ribu pesantren yang berafiliasi dengan kami. Kami ingin DPD RI menjadi saluran aspirasi pondok pesantren.

Dalam masa sidang ke depan kami akan prioritaskan untuk segera dibamuskan agar bisa dikirim ke pemerintah dan presiden mengirimkan surpres untuk kemudian kita bahas.

Kami mengapresiasi Presiden Jokowi yang menegaskan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, khususnya perempuan, sudah mendesak untuk segera ditangani dengan hadirnya RUU TPKS yang merupakan inisiatif DPR.