Wakil Ketua Baleg DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengungkapkan bahwa revisi UU tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI).

Segera setelah ini kami akan mempelajari lebih detail putusan tersebut sebelum kami jadikan acuan dalam pembahasan revisi UU Pemilu.

Kebutuhan anggarannya akan kami revisi atau kami mintakan lagi untuk menutupi kekurangan yang ada.

Atas pertimbangan dalam putusan amar itu, tentu kami akan menjadikannya sebagai pedoman nanti dalam pembahasan revisi UU Pemilu antara Pemerintah dan DPR.

Anggota Komisi X DPR RI, Melly Goeslaw menggelar Diskusi Kelompok Terpumpun (Focus Group Discussion/FGD) terkait dengan Revisi UU Hak Cipta yang diajukannya ke Badan Legislasi.

Anggota Komisi VI DPR RI Rizal Bawazier menyuarakan keprihatinan mendalam atas maraknya kasus yang terjadi terkait koperasi simpan pinjam (KSP) di Indonesia.

Komisi II DPR berencana untuk mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara agar masuk dalam Prolegnas 2025.

Saya setuju sekali bahwa RUU ini harus cepat selesai. Kalau perlu, awal Januari 2025, kita sudah bahas intensif. Dalam persidangan kedua nanti, kita harapkan bisa segera disetujui.

Dengan kemajuan pesat platform digital, industri kreatif menghadapi risiko besar, termasuk pelanggaran hak cipta, pembajakan konten, dan penyebaran tanpa izin. Sehingga kita butuh solusi untuk menyelesaikannya.

Tujuan utamanya adalah memperkuat UU Hak Cipta agar sesuai dengan perkembangan teknologi serta dapat melindungi hak-hak para pemegang hak cipta secara menyeluruh.