Anggota Komisi VI DPR Marwan Jafar meminta agar Undang-Undang (UU) 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian segera direvisi dan menjadi program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas.

Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan, seluruh Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas segera akan diselesaikan pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021.

Khawatir kalau pun dipaksakan tidak mungkin bisa selesai pembahasannya padaSeptember mendatang

Sebagai satu-satunya partai yang dipimpin oleh perempuan di Parlemen.

Rapat Paripurna DPR RI menyetujui hasil evaluasi dan perubahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 yang dilakukan oleh Baleg DPR RI bersama Menteri Hukum dan HAM serta Panitia Perancang UU DPD RI.

Karena penghentian pembahasan RUU HIP, sejalan dengan komitmen pimpinan DPR yang  disampaikan saat menerima delegasi Pimpinan Pengunjuk Rasa tolak RUU HIP.

Kami dari Partai Demokrat sejak awal menegaskan bahwa RUU HIP harus ditolak dan tidak dilanjutkan pembahasannya dan dikeluarkan dari Prolegnas DPR RI

DPR RI menyetujui pengurangan 16 Rancangan Undang-Undang (RUU) dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2020.

Dalam Rapat Koordinasi antar Baleg dengan Komisi-Komisi di DPR terkait evaluasi terhadap pelaksanaan Prolegnas 2020 pada Selasa 30/06, Komisi VIII DPR RI menyatakan mengeluarkan RUU PKS dari Prolegnas 2020.

Komisi III DPR RI akan mengusulkan revisi Undang-Undang (UU) tentang perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2021.