Komisi VIII DPR RI mendorong pemerintah untuk menjadikan Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Gara-gara ketidakhadiran Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Komisi II DPR RI terpaksa menunda  rapat kerja yang berlangsung Kamis (19/11).

Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang menyebutkan kepala daerah bisa diberhentikan jika melanggar protokol kesehatan Covid-19 harus melalui kajian yang mendalam.

Kalangan dewan berharap penyaluran dana bantuan sosial Covid-19 tidak dilakukan di masa rawan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang berlangsung pada 9 Desember mendatang. 

Komisi VIII DPR RI mendorong pemerintah untuk menjadikan Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai pusat kementerian yang bertanggung jawab penuh untuk penyaluran dana bantuan sosial.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menghormati keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merubah struktural jabatan menjadi lebih gemuk.

Wakil Ketua DPR RI, Aziz Syamsuddin sangat prihatin lantaran sejumlah kasus peredaran narkoba di tengah pandemi Covid-19 terdeteksi dengan modus yang beragam.

Wakil Ketua DPR RI, Aziz Syamsuddin sangat prihatin lantaran sejumlah kasus peredaran narkoba di tengah pandemi Covid-19 terdeteksi dengan modus yang beragam.

Penyaluran bantuan sosial oleh pemerintah untuk masyarakat Indonesia yang terdampak pandemi Covid-19 sudah tepat sasaran.

Sesuai undang-undang perkarantinaan yang baru, harusnya pemeriksaan terhadap lalu lintas pertanian dan perikanan dilakukan lebih dahulu baru Bea Cukai.