Sampai sejauh ini sih kan belum ada pembahasan soal terkait soal Pilkada itu dan kami di DPR kan terbuka. Semua opsi kan harus dibicarakan.

Itu (pilkada) diaturnya di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang belum ada penugasannya (terkait revisi) kepada siapa pun di DPR ini.

Jadi kita akan lihat dulu situasi sesudah pembukaan ini bagaimana dari komisi terkait.

Pembahasan Rancangan Undang-Undang tidak selalu dapat diselesaikan dalam waktu singkat.

Pemerintah menjanjikan penambahan 60 ribu satuan pendidikan yang akan mendapatkan Program Revitalisasi Sekolah tahun ini

Indonesia resmi mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru per 1 Januari 2026.

Permensos lama itu sejak tahun 2015, ada revisi tahun 2020, nilainya (Jadup) tetap sama, besarnya tetap sama yaitu Rp10 ribu. Maka kami mengusulkan kenaikan

Pemerintah menerbitkan Presiden (Perpres) No. 113 Tahun 2025 sebagai revisi Perpres No. 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Subsidi.

Karenanya saya tadi juga meminta kepada Ketua Umum Kadin untuk memberikan masukan-masukan terkait kebutuhan dari Kadin.

Kehadiran undang-undang ini diharapkan dapat menjawab tantangan zaman dan memberikan pelindungan terhadap warga negara melalui keadilan restoratif.