Tunggu apalagi? Segera pidanakan. Menko Marves juga jangan sekedar obral wacana. Begitupula KPK agar segera memeriksa lembaga-lembaga pengawas ekspor yang main mata.

Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Syarief Abdullah Alkadrie mengutarakan beberapa hal yang perlu dievaluasi secara serius untuk pelaksanaan ibadah haji tahun 2023.

Abdul Muhaimin Iskandar meminta pemerintah untuk segera menindaklanjuti temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait 4 juta DPT belum memiliki e-KTP.

Timwas Haji DPR, kata Hamid, ingin melakukan evaluasi menyeluruh berkaitan dengan masyariq jemaah haji Indonesia.

Ini kan perlu dievaluasi secara sungguh-sungguh. KPK dapat mendalami kinerja para pengawas ekspor ini. Jangan-jangan ada main atau pembiaran antara petugas dan eksportir ilegal. Selain itu Pemerintah harusnya segera melacak dari pelabuhan mana dan perusahaan apa yang melakukan tindak ekspor ilegal tersebut dan segera memidanakannya.

Sanksi tersebut merupakan putusan atas sidang etik yang diberikan oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Jadi, menurut saya kerja Dewas KPK profesional dan harus dipercaya. Dan yang perlu kita ketahui, siapakah para anggota dan pimpinan dewan pengawas yang sekarang ini telah mendapatkan sorotan publik yang luas.

Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi meminta, agar pemerintah sebagai penyelenggara haji segera melakukan perbaikan-perbaikan dari hasil temuan lapangan Tim Pengawas Haji DPR selama di Kota Madinah.

Berdasarkan temuan sementara oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK, sejak Desember 2021 hingga Maret 2022, nilai pungli mencapai Rp4 miliar.

Kemnaker Komitmen Tingkatkan Pelayanan Pengujian K3 kepada Masyarakat Industri