Layanannya harus berjalan maksimal, lingkungannya sehat dan aman, serta stok obat-obatan tersedia dan mencukupi kebutuhan warga.

Posisi Pemda hanya pengusul ke pemerintah pusat. Lembaga penentu adalah pemerintah pusat yakni BNPB.

Sarana dan prasarana disiapkan oleh Kementerian PUPR, moda transportasi oleh Kementerian Perhubungan, sementara BMKG dan Basarnas berperan penting mitigasi.

Saat ini kita sedang mendata hunian yang akan dibangun di Pelembayan, Maninjau, dan beberapa daerah lain yang terkena bencana. Kita masih menunggu data akurat.

Misalnya, kalau di kabupaten kota, tunduk dan patuhnya kepada bupati dan wali kota. Kalau di provinsi, tunduk dan patuhnya kepada gubernur.

Banyak daerah, pelayanan publik tidak bisa berjalan maksimal karena listrik belum masuk. Banyak warung kopi dan UMKM terpaksa pakai genset dengan biaya tinggi.

Masyarakat yang kehilangan tempat tinggal dan akses infrastruktur vital harus menjadi prioritas pemerintah dalam proses pemulihan ini.

Kita minta agar prosesnya dilakukan sesuai dengan hukum, dengan ketentuan hukum yang berlaku mau mengedepankan praduga tak bersalah.

Jangan kita salahkan rakyat, jadi ketika negara gagal hadir di situ, rakyat yang hanya kita salahkan.

Yang agak miris bagi kita kan orang sekarang masih sehat, tapi kalau lama-kelamaan mereka sakit dan meninggal waduh miris sekali.