Pengembangan, perbaikan, dan optimalisasi pasar kerja menemukan momentumnya di masa pandemi mengingat ketersediaan data ketenagakerjaan yang dinamis menjadi penentu kebijakan di bidang ketenagakerjaan.

rganisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengeluarkan imbauan agar tidak ada kebijakan menyetop kampanye vaksinasi, setelah dua negara Eropa dan satu negara di Asia menangguhkan penggunaan vaksin AstraZeneca, karena kekhawatiran keamanan.

Penerapan kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM) seluruhnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dinas Pendidikan.

Realisasi dana desa sebagai salah satu kebijakan moneter merupakan contoh kebijakan yang tepat guna dalam krisis ekonomi dan krisis Kesehatan saat ini.

Langkah Kapolri mengeluarkan kebijakan afirmasi tentang penetapan 103 orang Perwira OAP (Orang Asli Papua) mendapatkan apresiasi dari Filep Wamafma.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendukung kebijakan pemerintah provinsi Lampung mengeluarkan kebijakan menghapus cuti bersama Isra Mi`raj.

Kebijakan impor beras merupakan cerminan bahwa kerja keras petani selama ini tidak dihargai sama sekali. Padahal petani adalah tulang punggung atas berbagai proses jalanya pembangunan pertanian nasional.

Penempatan PMI memperhatikan dan mempertimbangkan kebijakan negara tujuan penempatan dan otoritas setempat, yang memperbolehkan masuknya tenaga kerja asing dengan menerapkan protokol kesehatan.

Pemerintah perlu berkomitmen agar memperbaiki kebijakan impor ini agar tidak menyakiti petani dan menyakiti rakyat Indonesia.

Menurut Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin, pemerintah harus berkaca tax amnesty jilid I pada tahun 2016. Sebelum mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak, pemerintah harus membuat perencanaan yang matang.