Bila Pancasila menjadi rujukan bersama dalam bernegara, kaya Hidayat maka segala bentuk perilaku atau kebijakan menyimpang yang berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat dapat dideteksi sejak dini.

Kalangan senator mengkritisi kebijakan pemerintah melebur fungsi Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Sosialisasi kebijakan pelarangan mudik 2021 harus dilakukan secara masif agar terbentuk pemahaman bahwa langkah yang diambil pemerintah itu demi kepentingan bersama.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menilai kebijakan Kemensetneg mengambilalih pengelolaan TMII dari Yayasan Harapan Kita merupakan langkah strategis pemerintah dalam pengelolaan aset negara.

Ketua Pansus RUU Pansus Otsus Papua, Komaruddin Watubun menyampaikan, Pansus DPR saat ini sedang berfokus untuk menyelaraskan kebijakan antara pemerintah pusat dengan daerah dalam hal pembangunan administratif di Papua.

Dalam menghidupkan kembali perekonomian masyarakat, pemerintah tidak dapat memberikan bantuan tunai Covid-19 secara konsumtif. Namun kebijakan untuk membantu pelaku usaha kecil lebih tepat dilakukan.

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah konsisten terhadap kebijakan yang diambil terkait pengendalian mobilitas warga untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Kementerian mengatakan kebijakan tersebut akan dimulai 1 Ramadan, yang akan dimulai akhir bulan ini, tetapi tidak jelas berapa lama kebijakan tersebut akan berlangsung.

Diperlukan langkah antisipasi dan kebijakan yang terencana serta detail apabila bencana melanda Indonesia.