Penerapan kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM) seluruhnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dinas Pendidikan.

Realisasi dana desa sebagai salah satu kebijakan moneter merupakan contoh kebijakan yang tepat guna dalam krisis ekonomi dan krisis Kesehatan saat ini.

Langkah Kapolri mengeluarkan kebijakan afirmasi tentang penetapan 103 orang Perwira OAP (Orang Asli Papua) mendapatkan apresiasi dari Filep Wamafma.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendukung kebijakan pemerintah provinsi Lampung mengeluarkan kebijakan menghapus cuti bersama Isra Mi`raj.

Kebijakan impor beras merupakan cerminan bahwa kerja keras petani selama ini tidak dihargai sama sekali. Padahal petani adalah tulang punggung atas berbagai proses jalanya pembangunan pertanian nasional.

Penempatan PMI memperhatikan dan mempertimbangkan kebijakan negara tujuan penempatan dan otoritas setempat, yang memperbolehkan masuknya tenaga kerja asing dengan menerapkan protokol kesehatan.

Pemerintah perlu berkomitmen agar memperbaiki kebijakan impor ini agar tidak menyakiti petani dan menyakiti rakyat Indonesia.

Menurut Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin, pemerintah harus berkaca tax amnesty jilid I pada tahun 2016. Sebelum mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak, pemerintah harus membuat perencanaan yang matang.

Pemerintah akan melakukan dua kebijakan demi menjaga ketersediaan beras dalam negeri. Langkah ini diambil terutama setelah ada program bantuan sosial (bansos) beras PPKM, antisipasi dampak banjir dan pandemi COVID-19.

Kebijakan Kementan dalam menjaga produksi padi sudah sangat tepat, terutama dalam pengadaan benih unggul, penggunaan alat mesin pertanian hingga menyiapkan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).