Fraksi PKS melayangkan surat protes terkait keputusan paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah soal hak angket KPK.

Eko sendiri mengklaim tidak mengenal tersangka Syafruddin. Sebab, kata Eko, dirinya sudah keluar dari BPPN sebelum Syafruddin masuk.

KPK diketahui menemukan adanya indikasi korupsi dalam pemberian SKL kepada Sjamsul Nursalim, selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) tahun 2004.

Masa Presiden Gus Dur dibuat "personal guarantee", pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri menghapusnya.

Seorang mahasiswa yang berada di Jakarta juga ikut digali keterangannya untuk tersangka Miryam.

SKL kepada para penerima BLBI ini diketahui dikeluarkan saat Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden Republik Indonesia.

PT Dimitri Utama Abadi diketahui merupakan anak perusahaan dari MRA Grup.

Empat saksi asal swasta itu yakni Susan, Syarofah, Paulus dan Iwan.

Dalam kasus ini, KPK baru menetapkan satu tersangka. Yakni mantan Kepala BPPN, Syafruddin Arsjad Temenggung.

Persetujuan hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai polemik.