Sektor pendidikan di Indonesia masih memiliki sejumlah permasalahan. Salah satunya terkait guru dan tenaga pendidikan (GTK) honorer. 

Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) akan semakin mempercepat kemajuan Kalimatan Timur sebagai sebuah wilayah.

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) merupakan bukti keberpihakan negara terhadap persoalan yang dihadapi perempuan.

Sekretariat Jenderal DPR RI berkomitmen mengimplementasikan keterbukaan informasi yang didukung dengan infrastruktur dan suprastruktur yang memadai.

DPR dan pemerintah harus lebih selektif dalam memilih dan memilah Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk dibahas pada 2021.

Rapat Paripurna DPR menyetujui 33 Rancangan Undang-Undang (RUU) masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2021 dan 246 RUU masuk Prolegnas 2020-2024.

Kalangan dewan merespon wacana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur pada tahun 2024 mendatang.

Komisi II DPR RI dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sepakat menunda pemberlakuan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik, dan segera melakukan evaluasi dan revisi terhadap ketentuan yang berpotensi menimbulkan permasalahan di masyarakat.

Kalangan dewan menilai janji pembangunan smelter oleh PT Freeport Indonesia hanya akal-akalan. Kesejahteraan tidak akan pernah terwujud. 

Revisi UU nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) maka Pasal 27 dan Pasal 28 UU tersebut harus dirumuskan ulang, bukan dihapus total.