Revisi UU nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) maka Pasal 27 dan Pasal 28 UU tersebut harus dirumuskan ulang, bukan dihapus total.

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memiliki kontribusi nyata dalam menegakan aturan terhadap etika para pejabat publik khususnya anggota DPR RI.

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan kementerian Pertanian (Kementan) serta Badan Urusan Logistik  (Bulog) harus dapat mengatasi kenaikan harga pangan dan melakukan operasi pasar menjelang bulan ramadhan.

Kalangan dewan mengapresiasi peluncuran program penerapan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) nasional tahap 1.

Ketua DPR RI Puan Maharani akan mempimpin Rapat Paripurna DPR RI yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa (23/3) mulai pukul 13.00 WIB. Agenda yang dibahas antara lain pengesahan  Prolegnas 2021.

Setiap lembaga negara, termasuk partai politik (Parpol) harus memiliki pengawas internal sekaligus eksternal yang mengawasi prilaku para pejabat publik dari pelanggaran etika. 

Keputusan pemerintah untuk mengimpor beras sangat kontraproduktif dengan rencana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), bahkan bertolak belakang dengan Program Strategis Nasional (PSN) Food Estate yang pernah digaungkan Presiden Joko Widodo. 

Kalangan dewan mengingatkan pemerintah pusat secara khusus dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Sosial tentang pentingnya sebuah Undang-Undang (UU) yang mengatur tentang pemberian jaminan pemenuhan kebutuhan psikologi termasuk dalam hal kesehatan psikis. 

Kalangan dewan meminta kadar pencemaran yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia dapat segera diminimalisir. 

Kalangan dewan meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) untuk mempertimbangkan kembali keputusan tentang penerapan sertifikat tanah elektronik.