Hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diputuskan paripurna DPR menuai polemik.

Sejumlah pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pernah dikumpulkan dan diberikan pengarahan sebelum diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Dari 560 jumlah anggota DPR, sebanyak 26 anggota yang menandatangani usulan hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Persoalan akan melebar ke mana-mana kalau hak angket. Padahal akan lebih baik kalau usulan inu disampaikan melalui Panja Komisi III sehingga duduk masalahnya jelas

Sejumlah anggota DPR yang menolak hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai munafik.

Paripurna DPR mengetok persetujuan usulan hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pimpinan DPR mendadak menggelar rapat informal menanggapi usulan hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Komisi III DPR.

Dewan Pembina Partai Gerindra menginstruksikan kepada seluruh kader di DPR untuk menolak hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Meski menolak hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Partai Demokrat menilai lembaga anti rasuah itu bukanlah malaikat.

Fraksi Partai Demokrat menolak hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas usulan Komisi III DPR.