Rapat Paripurna DPR telah membacakan surat dari Presiden Jokowi terkait permintaan pertimbangan dalam rencana pemberian amnesti kepada terpidana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Baiq Nuril Maknun.

Pimpinan Komisi XI DPR dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait seleksi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Diduga, pimpinan Komisi XI melanggar Undang-Undang (UU).

Komisi V DPR RI berjanji akan menuntaskan RUU Sumber Daya Air (SDA) menjadi Undang-undang SDA sebelum selesai masa jabatan DPR RI berakhir

Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dinilai telah melakukan audit investigasi secara tidak independen, tidak profesional, tidak objektif. Melanggar undang-undang serta menyimpang dari Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

Anggota Komisi IX DPR RI Marinus Gea menekankan tujuan disusunnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengawasan Obat dan Makanan (Waspom) untuk memberikan dukungan kepada BPOM dalam memiliki kewenangan melakukan penyidikan.

UU penyadapan dinilai darurat untuk segera diterbitkan. Oleh sebab itu, Presiden Jokowi diusulkan untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perppu) tentang penyadapan.

Dalam rangka melindungi hak asasi manusia (HAM) setiap warga negara, maka kewenangan penyadapan oleh penegak hukum seharusnya diatur dalam Undang-Undang (UU).

Politik anggaran harus dilaksanakan dalam rangka pemenuhan amanah Undang-Undang (UU) dengan mengaitkan antara semua bentuk penerimaan dan pengeluaran uang negara serta dampak yang ditimbulkan terhadap kesejahteraan rakyat.

Rapat Pleno Baleg DPR RI yang dipimpin Ketua Baleg Supratman Andi Agtas secara aklamasi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penanggulangan Bencana menjadi usul inisiatif DPR RI.

Komisi IX DPR RI bersama dengan Badan Legislasi DPR RI melakukan harmonisasi, sinkronisasi, pembulatan dan pemantapan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengawasan Obat dan Makanan (Waspom).