Ketua DPR Bambang Soesatyo mendorong pemerintah, KPU, dan DPR untuk mengevaluasi pelaksanaan Pemilu 2019 dan mengkaji Undang-Undang Pemilu yang ada.

BUMDes merupakan lembaga ekonomi yang lahir bersamaan dengan lahirnya Undang-Undang Desa

"Kami undang 5 personil, 2 dari BPN dan 3 dari pengamat politik, dan disaksikan oleh media dan perwakilan mahasiswa, untuk melihat pusat hitung suara kami. Lalu setelah itu giliran kami datang ke Pusat Hitung BPN. Biar rakyat tahu, mana yang klaim dengan bukti, dan pihak mana yang memprovokasi," tegasnya.

Sistem Pemilu serentak 2019 yang mengakibatkan ratusan orang meninggal dunia harus menjadi evaluasi presiden Jokowi sebagai pengusul perubahan Undang-Undang Pemilu dan partai politik.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar memastikan 20 Rancangan Undang-Undang (RUU) Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2019 bisa segera dituntaskan.

"Persaingan Pilpres ini begitu ketat, beda-beda tipis. Tetapi yang penting bagi Jenggala Center menang. Soal ada klaim muncul banyak kecurangan yang dituduhka saya kira ada mekanisme yang bisa menyelesaikan itu dengan bukti-bukti-fakta-fakta yang bisa dihadirkan. Mekanismenya sudah disediakan oleh undang-undang," kata Bang Oleng.

Penyelesaiannya pun harus menggunakan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), karena pelaku masih usia anak.

Panel peradilan yang beranggotakan sembilan orang memutuskan 7-2 bahwa larangan aborsi yang telah berlangsung selama puluhan tahun tidak konstitusional dan memerintahkan agar undang-undang tersebut harus diamandemen pada akhir tahun 2020. 

Monarki absolut, diperintah selama 51 tahun oleh Sultan Hassanal Bolkiah, Brunei yang kaya minyak pertama kali mengumumkan KUHP baru pada tahun 2013, namun berjalan sepenuhnya.

Kepala Hak Asasi Manusia PBB, Michelle Bachelet dalam sebuah pernyataan mendesak pemerintah Brunei agar menarik kembali KUHP yang baru dan kejam itu.