Pemerintah perlu melakukan upaya antisipasi dan mitigasi terhadap lonjakan kasus Covid-19 di luar wilayah Jawa dan Bali. Meski sudah ada pengetatan PPKM Mikro,  pemerintah harus bekerja cepat serta tepat dalam menangani peningkatan kasus Covid-19 yang relatif tinggi di sejumlah daerah di luar Jawa dan Bali.

PPKM mikro dan posko penanganan Covid-19 di desa melibatkan unsur yang terlibat di desa.

Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup

Kalangan dewan mendukung rencana pemerintah yang akan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Mikro darurat yang disebut-sebut akan berlaku untuk seluruh wilayah Jawa dan Bali.

PPKM Mikro akan semakin diperketat. Mal hanya buka sampai jam 5 sore.

Ia sangat berharap, implementasi PPKM Mikro di Jakarta terus dioptimalkan, dan dipastikan semua berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo meminta ada penegakan hukum yang tegas terhadap para pelanggar protokol kesehatan (prokes) Covid-19.

Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) ternyata banyak salah sasaran. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan ada ketidaktepatan penyaluran sebesar Rp1,18 triliun. Bahkan, Rp91,8 miliar dari bantuan itu diberikan kepada 38,2 ribu penerima yang sudah meninggal.

Rakyat hanya dijadikan obyek dan bukan subyek dalam perekonomian.