Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) ternyata banyak salah sasaran. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan ada ketidaktepatan penyaluran sebesar Rp1,18 triliun. Bahkan, Rp91,8 miliar dari bantuan itu diberikan kepada 38,2 ribu penerima yang sudah meninggal.

Rakyat hanya dijadikan obyek dan bukan subyek dalam perekonomian.

Saya minta satu hal yang sederhana ini: tinggallah di rumah jika tidak ada kebutuhan yang mendesak

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah dan aparat penegak hukum bersinergi guna menanggulangi penyebaran Covid-19 yang semakin meroket di Indonesia.

Jadi, harapannya kepada semua, di dalam PPKM mikro ini, kurangi aktivitas di luar, perbanyak aktivitas di rumah saja.

Kalangan dewan mendukung penuh kebijakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian soal penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro.

Bagi anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, PPKM Mikro terbukti tidak efektif menahan mobilitas masyarakat. Pemerintah, sebaiknya segera memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Kalangan dewan mengingatkan pemerintah soal penanganan Covid-19 yang belakangan sudah menembus angka dua juta kasus.

Pelayanan Hotel Putri Duyung Ancol dan penyeberangan ke Pulau Seribu melalui Dermaga Marina masih tetap beroperasi

Koalisi Tolak Holding Ultra Mikro menyebut kebijakan holding ultra mikro persis seperti kebijakan yang diambil saat masa pemerintah kolonial Belanda.