Meski sudah ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, Kejaksaan, indeks korupsi Indonesia dinilai masih tinggi. Pasca reformasi ini program pemberantasan korupsi jadi pertanyaan Komisi III DPR RI.

Ekonomi kreatif sebagai salah satu bahan bakar perekonomian nasional. Sebab, ekonomi kreatif mengedepankan pada ide-ide kreatif dan inovasi serta eksperimen dalam memanfaatkan sumber daya alam.

Meski memiliki sumber daya manusia (SDM) yang cukup besar, Polri tidak pernah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dalam kasus tindak kejahatan korupsi.

Setelah 15 tahun era reformasi berjalan, agenda pemberantasan korupsi masih jalan di tempat.

Komisi X DPR RI yang membidangi olahraga mendukung rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Solo merevitalisasi Stadion Manahan layaknya Stadion Senayan. Komisi X juga bersedia mendukung revitalisasi stadion tersebut dalam penganggarannya masuk di APBN 2018.

Densus Tipikor Polri akan dibentuk. Sebanyak 3600 personel Polri yang akan ditugaskan dalam Densus Tipikor itu diharapkan mendapat perhatian dan kesejahteraan yang lebih baik.

DPR menyerukan agar negara yang tergabung dalam Inter Parliamentary Union (IPU) semakin mengokohkan pelaksanaan demokrasi dan penegakan HAM dalam kehidupan berbangsa di dunia.

Distribusi e-KTP sebagai salah satu penghambat pendaftaran pengisian Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dinilai menciderai prestasi Presiden Jokowi yang memiliki visi menjadikan Indonesia menjadi poros maritim dunia.

Anggota Komisi VII DPR meminta pemerintah lebih serius dalam melakukan program-program terkait pengembangan dan penyelamatan lingkungan hidup.