Pemerintahan Presiden Joe Biden mengatakan pekan lalu bahwa pihaknya siap untuk berbicara dengan Iran tentang kedua negara yang kembali ke perjanjian itu, yang bertujuan untuk mencegah Teheran memperoleh senjata nuklir sambil mencabut sebagian besar sanksi internasional.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Saeed Khatibzadeh bereaksi terhadap pernyataan pada Minggu oleh penasihat keamanan nasional Gedung Putih Jake Sullivan, yang mengatakan AS telah mulai berkomunikasi dengan Iran atas penahanan warga AS oleh Teheran.

Parlemen Iran yang didominasi konservatif mengesahkan undang-undang pada Desember yang menuntut negara itu menangguhkan beberapa inspeksi jika Amerika Serikat (AS) gagal mencabut sanksi. Undang-undang tersebut akan mulai berlaku pada Selasa.

Seorang analis politik Saudi dan sarjana hubungan internasional, Hamdan Al-Shehri mengatakan kepada Arab News bahwa tampaknya ada kesepakatan diam-diam antara AS dan Iran tentang masalah nuklir.

AS, sebagai pihak yang telah menarik diri dari kesepakatan, pertama-tama harus mencabut sanksinya untuk mendapatkan kepercayaan Iran sebelum bergabung kembali dengan perjanjian tersebut.

Israel tidak akan terlibat dalam rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, untuk kembali dalam Pakta Nuklir 2015, yang bertujuan membatasi kegiatan nuklir Iran.

Ancaman tersebut adalah langkah terbaru dalam permainan Teheran di ambang batas atas Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), perjanjian untuk mengekang program nuklirnya dengan imbalan pelonggaran sanksi ekonomi.

Zarif mengatakan, rakyat Iran menentang perang ekonomi dan terorisme ekonomi yang dilakukan oleh mantan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump

Upaya inokulasi Iran untuk 80 juta lebih populasinya dimulai dengan vaksin Sputnik V Rusia.

Pekan lalu, Biden mengatakan, AS akan terus membantu Arab Saudi mempertahankan wilayahnya dan orang-orang dari serangan Iran melalui pasukan proksi, termasuk militan Houthi di Yaman