Kamis, 08/07/2021 12:40 WIB
Wakil Ketua Komisi III DPR RI asal Fraksi Partai Nasdem Ahmad Sahroni menolak usulan Rumah Sakit khusus pejabat. Menurut Sahroni, di saat serba susah seperti saat ini, setiap warga negara memiliki hak pelayanan kesehatan yang sama.
Kamis, 08/07/2021 11:49 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani meninjau kesiapan Rumah Sakit Darurat Lapangan Tembak Kedung Cowek, Surabaya, dalam merawat pasien yang terpapar virus corona.
Kamis, 08/07/2021 11:32 WIB
Pelaksanaan PPKM Darurat memberikan dampak bagi sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pemerintah pun diminta mempercepat transisi UMKM ke system ekonomi digital.
Kamis, 08/07/2021 11:24 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani meninjau Rumah Sakit Darurat Lapangan Tembak Kedung Cowek, di Surabaya, Kamis (8/7). Rumah sakit tersebut didirikan Pemerintah Kota Surabaya untuk menambah ruang perawatan pasien Covid-19.
Rabu, 07/07/2021 18:17 WIB
Rancangan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang sedang dibahas Komisi XI DPR diproyeksikan sebagai pondasi perpajakan yang adil.
Rabu, 07/07/2021 18:07 WIB
Isoman menjadi solusi bagi pasien yang tidak memiliki penyakit penyerta (komorbid) atau masih dalam kondisi bergejala ringan di tengah keterbatasan ketersediaan rumah sakit (RS) untuk pasien Covid-19.
Rabu, 07/07/2021 13:23 WIB
Pemerintah diminta memanfaatkan pabrik-pabrik gas oksigen yang saat ini dalam kondisi menganggur. Ketimbang melakukan impor gas, sebaiknya pemerintah memanfaatkan jaringan dalam negeri untuk meningkatkan perekonomian nasional.
Rabu, 07/07/2021 13:07 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pemerintah harus melakukan langkah konkret pada masa darurat Covid-19 ini.
Selasa, 06/07/2021 23:05 WIB
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhidin Mohamad Said menyampaikan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022 disusun dengan faktor ketidakpastian yang tinggi akibat Covid-19.
Selasa, 06/07/2021 22:32 WIB
Anggota Komisi XI DPR RI Ela Siti Nuryamah mengapresiasi berbagai pendapat dan pandangan para mantan birokrat pajak terkait Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).