Kalangan dewan menolak rencana Pemerintah menyediakan layanan vaksin berbayar. Pemerintah seharusnya memberikan layanan gratis kepada semua masyarakat dalam kondisi darurat seperti ini, bukan malah menambah beban masyarakat. 

Pimpinan DPR RI angkat bicara terkait vaksinasi Covid-19 berbayar yang dijalankan BUMN farmasi melalui kelompok usaha PT Kimia Farma Tbk.

Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mengingatkan dua hal penting terkait pelaksanaan vaksinasi gotong-royong individu yang dijalankan BUMN farmasi melalui kelompok usaha PT Kimia Farma Tbk per Senin (12/7).

Kebijakan pemerintah melalui Kimia Farma yang memberlakukan vaksinasi berbayar senilai Rp879.140 untuk dua dosis bagi individu atau perorangan dinilai membebani dan bahkan memeras rakyat.

Ketua DPR RI DR. (H.C.) Puan Maharani mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dan membangun optimisme di dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Kami juga menaruh perhatian khusus pada upaya perlindungan WNI kita di luar negeri

Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay mempertanyakan rencana pemerintah menjual vaksin melalui Kimia Farma.

Bahkan, ada beberapa kasus pasien gejala berat yang meninggal dunia karena terlambat tertolong disebabkan kapasitas RS yang sudah penuh.

Usulan Fraksi Partai Demokrat soal halaman gedung DPR RI dijadikan Rumah Sakit (RS) Darurat untuk pasien Covid-19 terus memunculkan komentar beragam dari berbagai kalangan.