Pada acara yang diselenggarakan secara virtual itu, LaNyalla menegaskan bahwa DPD RI sebagai inisiator Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan terus melakukan pembahasan maraton untuk mempercepat proses pengesahan RUU tersebut menjadi Undang-Undang (UU).

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan, pada masa persidangan I tahun sidang 2021-2022, DPR RI telah melakukan evaluasi atas Prolegnas RUU Prioritas tahun 2021.

Seluruh fraksi sudah menyampaikan pendapatnya dan disepakati dalam pembicaraan Tingkat I apakah RUU usul inisiatif Komisi II DPR RI dapat disetujui.

Maka DPD RI memandang RUU Daerah Kepulauan sejalan dengan visi dan misi Presiden untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dan sebagai wujud kehadiran negara di daerah kepulauan.

Instrumen pajak karbon ini kami perjuangkan sebagai bukti komitmen Indonesia menuju ekonomi hijau dan mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebanyak 29 persen pada 2030 sesuai Perjanjian Paris.

Panja Rancangan Undang-Undang Praktik Psikologi (RUU PP) Komisi X DPR RI masih terus bekerja melakukan pendalaman atas semua isu menyangkut RUU tersebut.

Menurut anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar, Puteri Anetta Komarudin, RUU ini dipastikan memihak kepentingan masyarakat dan UMKM.

RUU KUHP 2015 dengan RUU KUHP 2021 memiliki perbedaan format.