Pajak harus ada (bayar), semua transaksi online itu harus membayar pajak. Pada PP Perpajakan itu ada, tinggal itu dimasukkan. Bagaimanapun Negara tidak boleh dirugikan.

Lestari berharap para pemangku kepentingan transparan dalam proses pembuatan peraturan pelaksanaan.

Di internal kami sudah putuskan pembentukan lima Panja dan dalam rapat ini akan mengesahkan lima Panja, apakah dapat disetujui.

Jadi tidak di bawah kementerian. Kenapa? Karena tiap permasalahan data pribadi yang terjadi tidak pernah selesai.

Pemerintah berkewajiban melakukan pemerataan pendidikan di negeri ini berdasarkan cita-cita negara yang diamanatkan oleh konstitusi.

Lamanya pembahasan RUU Penanggulangan Bencana disebabkan adanya perbedaan tentang rumusan mengenai nomenklatur kelembagaan BNPB antara RUU yang diajukan oleh DPR RI dengan DIM RUU Penanggulangan Bencana yang diajukan oleh pemerintah RI.

Presiden Jokowi Tak Tahu Ada Proses Perubahan UU Sisdiknas

Sepeda motor sebagai transportasi umum ini memang tidak diatur dalam Undang-Undang, dan memang sebaiknya tidak menjadi transportasi umum.

Ketua DPR RI Puan Maharani dipuji karena dinilai tidak ikut-ikutan menggunakan konten receh di akun media sosialnya, sebagaimana dilakukan para pejabat publik lain.

“Saya mendukung agar perempuan berperan di bidang politik dan terlibat dalam pengambilan keputusan, baik di tingkat nasional maupun internasional,”