SK tersebut diteken langsung oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto selaku pengarah pada 18 Mei 2024 lalu.

Sama PPP itu kan waktu dulu waktu PDI itu kan suka bareng-bareng. Saya sedih sekali ini kenapa kok PPP tidak bisa masuk.

Ada Mbak Puan. Mbak Puan, saya bilang pada Mbak Puan, sebagai Ketua DPR, wah pergi ke luar negeri terus. Tapi itu kerja lho, bukannya jadi turis.

Nanti katanya saya Bu Mega provokator. Ya saya sekarang provokator. Demi kebenaran dan keadilan. Ngerti kan yang dimaksud?

Jadi tadi baru ngobrol bagaimana revisi UU TNI apakah sudah sampai ke Baleg atau langsung ke Komisi I, belum ada kejelasan kami sedang perdalam dan substansinya seperti apa saya juga belum dapat.

Siapa yang tak tahu Indonesia, negara yang sampai saat ini tidak bisa dipandang sebelah mata, biarpun kurs rupiah kadang naik kadang turun hingga terhempas manja.

Fraksi PDIP DPR RI menyatakan sikap menyetujui perubahan atas UU Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara dibahas pada tingkat selanjutnya.