Persoalan penurunan indeks persepsi korupsi itu juga terkait perilaku rumpun kekuasaan eksekutif secara keseluruhan baik eksekutif, yudikatif, dan legislatif, tapi terutama yang di eksekutif.

Selain menambah beban APBN, anggaran untuk pilkada Gubernur juga sangat tinggi dan yang paling parah adalah penggunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi terkait dengan oligarki politik, menjadi raja kecil yang merusak tatanan demokrasi

 Kritikus mengatakan setiap pemilihan cenderung palsu yang bertujuan memungkinkan militer untuk mempertahankan kekuasaan.

Kekuasaan yang terlalu lama memegang kendali pemerintahan, menyebabkan terjadinya otoritarian.

Perjuangan kita tidak akan pernah surut karena apa yang kita perjuangkan adalah kebaikan. Karena kami meyakni memperjuangkan kebaikan tidak boleh merasa lelah apalagi merasa kalah. Karena kekuasaan yang kita perjuangkan dengan menjadikan Prabowo Presiden Gerindra Menang sejak awal kita niatkan untuk membela rakyat miskin, orang-orang lemah dan terpinggirkan.

 Parpol Bukan Sekedar Mobil Rental untuk Kursi Kekuasaan

Ini jelas sekali sebagai upaya sistematis mengembalikan kekuasaan otoriter. Ini tentu terang-terangan mengkhianati konsensus reformasi.

DPR punya fungsi yang diamanatkan dalam UUD NRI 1945 bahwa DPR mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang. Sudah barang tentu dalam pelaksanaannya bersama dengan Pemerintah.

Melalui amandemen UUD 45, sudah diputuskan, Indonesia ini disepakati ditetapkan bersama sebagai negara hukum (rechtstaat), bukan negara kekuasaan (machstaat).

Jabatan menteri atau setingkat menteri termasuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dimiliki oleh presiden dan wakil presiden