Jika Pj kepala daerah menyampaikan dukungan terbuka terhadap capres tertentu, maka ada kemungkinan perangkat kekuasaan di daerah tersebut akan digunakan untuk memenangkan capres tertentu dan ini masuk kategori penyalahgunaan kekuasaan. Praktik seperti ini merusak demokrasi dan mencederai upaya mewujudkan pemilu bersih

Presiden Joko Widodo dinilai sudah lama terbuai kekuasaan, merasa dirinya benar dan akan selalu mendapat dukungan.

Terima Penghargaan Legal Politic Leadership, Ketua MPR Dorong Penataan Kembali Kekuasaan Kehakiman

Gibran Rakabuming Raka yang tetap maju di Pilpres 2024 usai putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menunjukkan bahwa keluarga Presiden Joko Widodo sudah terlena dan terbius dengan kekuasaan.

Jokowi dan Politik Dinasti: Perlawanan dan Arogansi Kekuasaan

Putusan MK hari ini adalah bagian dari desain skenario besar atau grand skenario politik pelanggengan kekuasaan.

Ketua MPR: Dalam Praktiknya Ilmu Hukum, Politik dan Kekuasaan Saling Berkaitan

oligarki kekuasan sudah merancang kekuasaannya agar tetap bertahan mulai dari kekuasan Presiden, kekuasaan politik hingga kekuasaan ekonomi.

Tentu hal ini kurang bagus untuk iklim demokrasi, karena banyak kekhawatiran masyarakat bahwa cawe cawe ini pertanda kekuasaan presiden akan digunakan dalam politik praktis dalam mendukung salah satu calon presiden tertentu.

Tolak sistem proporsional tertutup, Wakil Ketua MPR: Rakyat adalah pemegang kekuasaan, berhak pilih wakilnya