Untuk menutupi boroknya, kata Said Didu, Sri Mulyani sekarang memakai jasa buzzer untuk menyerang Mahfud. Saat ini sedang di-framing seakan-akan Mahfud MD menzolimi Lapangan Banteng.
Itu hasil analisis dan hasil pemeriksaan, tentunya TPPU. Jika tidak ada TPPU, tidak akan kami sampaikan.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa mengusulkan pembentukan panitia khusus (Pansus) untuk menindaklanjuti temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atas transaksi mencurigakan Rp300 triliun yang diduga berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Saya minta semua LHA atau permintaan TPPU (tindak pidana pencucian uang) yang diberikan kepada PPATK oleh penyidik polisi maupun jaksa, laporin ke DPR.
Mahfud MD tidak mempermasalahkan dirinya dan PPATK dilaporkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) ke Bareskrim Polri
Mahfud diundang DPR RI untuk hadir rapat kerja bersama PPATK pada Rabu (29/3).
Kata Sri Mulyani, Mayoritas Dana Rp349 Triliun Tidak Terkait Kemenkeu
Sri Mulyani merinci, sebanyak 100 dari 300 surat dari PPATK dengan nilai Rp74 triliun merujuk pada aparat penegak hukum. Artinya angka tersebut tidak ditujukan pada Ditjen Pajak maupun Bea Cukai yang berada pada Kemenkeu.
Indikasi mengenai keterlibatan itu dibeberkan Mahfud MD dalam data agregat yang didapatkan dari laporan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK).
Pertentangan secara terbuka dan dalam kebingungan purna terjadi empat sudut, yakni antara PPATK, Menko Polkam, Kementerian Keuangan, dan DPR merusak diri sendiri, menciderai tatanan kelembagaan, dan mengacaukan suasana psikologis masyarakat yang semakin buruk.