Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penghitungan kerugian negara dalam kasus ini dilakukan bersama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Menurut kubu Yaqut dasar hukum diskresi tersebut merujuk pada Pasal 9 UU No 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Dia diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi kuota haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 2023-2024.

Tauhid mengaku dicecar penyidik KPK dan tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait hasil audit mengenai proses penyelenggaraan haji 2024.

Dia diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024.

Pelunasan haji masih minim. Untuk jemaah haji reguler, dari total kuota 201.585, saat ini baru 17.745 jemaah yang dinyatakan lunas atau 8,8 persen.

Mereka bakal diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji tambahan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024.

KPK menyatakan jatah kuota haji khusus tambahan yang diperoleh Maktour Travel milik Fuad Hasan Masyhur menjadi salah satu materi yang sedang didalami.

KPK menduga ketiga pihak tersebut berperan dalam penyimpangan pembagian kuota haji tambahan sebanyak 20.000 menjadi 50:50.

Penyidik KPK berada di Arab Saudi dalam rangka pengusutan kasus dugaan korupsi kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji