Ulama, pesantren dan umat Islam harus di garda terdepan dalam menjaga dan membela NKRI dari berbagai ancaman baik ancaman ideologi, budaya, ekonomi maupun kedaulatan wilayah negara.

Anggota MPR Fraksi Partai Golkar Deding Ishak, pernah menemukan bukti, ada daerah yang anggaran pendidikan jauh di bawah ketentuan, bahkan hanya 7% dari APBD.

Menurut Bambang Sadono, semua fraksi dan kelompok DPD di MPR sudah menyepakati tentang perlunya reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN

Saat proyek e-KTP bergulir, Ical menjabat sebagai Ketum Partai Golkar, dan Novanto menjabat Ketua Fraksi sekaligus Bendahara Umum (Bendum) Partai Golkar.

Para ulama dan santri serta umat Islam harus berada di garda terdepan dalam mengawal dan menjaga Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Dalam rangka memeringati Hari Pahlawan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meresmikan lomba Ajang Kreativitas Generasi Milenial, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (10/11).

Fraksi Partai Demokrat DPR RI resmi menyerahkan dokumen usulan revisi berikut naskah akademik Undang-undang (UU) Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) kepada Pimpinan DPR RI.

Bagi seluruh fraksi di DPR dipersilakan untuk mengajukan revisi Undang-undang (UU) Ormas yang telah disahkan DPR menjadi UU.

Sikap Fraksi Partai Demokrat sebagai Partai penyeimbang tegas dan jelas. Menerima Perppu Ormas jika dilakukan revisi dan menolak jika pemerintah tidak melakukan revisi.

Dalam acara perayaan hari ulang tahun (HUT) Fraksi PKB ke-18, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengingatkan kepada seluruh kadernya untuk tetap komitmen memperjuangkan kepentingan rakyat dan pendidikan pesantren.