Kalaupun MIND ID ke depan tetap untuk berencana melakukan IPO, ada baiknya DPR RI melalui Revisi UU BUMN tetap menjaga agar penghayatan dan pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 tetap terjaga.

Sudah ada aturannya di Undang-Undang Pilkada, kami mengingatkan Kemendagri dalam melakukan penunjukan Pj/Plt kepala daerah sebaiknya berasal dari pejabat sipil yang memenuhi syarat.

Gugatan AD/ART yang diajukan oleh kubu Moeldoko ke Mahkamah Agung (MA) adalah teror di siang bolong. Permohonan kubu Moeldoko yang dipimpin oleh Yusril Ihza Mahendra tersebut akan menabrak aturan apabila dikabulkan oleh MA.

Mantan Danjen Kopassus ini dinilai memiliki kelebihan dibanding kandidat-kandidat lain di partai beringin untuk menggantikan posisi Wakil Ketua DPR RI yang dulu dipegang Azis Syamsuddin.

Saya pikir pemerintah perlu membuat kajian yang lebih mendalam tentang rencana berskala besar tersebut.

Apapun nanti sistem atau alat baru yang akan digunakan nanti, pemerintah harus pastikan alat yang memuat data pribadi warga negara tersebut anti bocor.

Karena nanti juga akan mengurangi sumber daya di dalam TNI - Polri sendiri kalau seluruhnya pj yang sebanyak itu diberikan kepada TNI - Polri. Saya pikir boleh ada tapi dikombinasikanlah.

Sampai hari ini kita belum ada surat masuk, ya karena mungkin itu berproses sesuai mekanisme yang ada di partai Golkar.

Nah kalau untuk pergantian Pimpinan DPR itu mekanismenya ada di UU MD3 dan itu diserahkan sepenuhnya ke partai asal, partai Golkar.