Presiden Joko Widodo harusnya dapat langsung memberikan penilaian, evaluasi sekaligus perintah kepada Menteri BUMN, agar dapat memperbaiki kinerja perusahaan-perusahaan milik negara itu.

Intinya saya memandang kalau kepengurusan LADI ini harus diganti. Dan akan menjadi catatan dalam Revisi UU SKN yang sedang saya buat sekarang.

Sekarang Komisi X DPR bersama Pemerintah (Kemenpora) sedang membahas RUU SKN. Saat yang tepat untuk dilakukan evaluasi menyeluruh terkait LADI.

Poinnya LADI ada indikasi meremehkan. Saya dapat informasi formal notice itu tanggal 25 September, silakan dicek, jadi ada keterlambatan respon.

Harus ada langkah tegas untuk menghentikan Penyertaan Modal Negara (PMN) terhadap BUMN yang tak bisa lagi berkembang. Percuma bertahan, tapi tak bisa maju akibat buruknya tata kelola perusahaan dan rendahnya profesionalisme para pengurusnya.

Perlindungan data nasabah, data konsumen, dan data pelanggan

Deteksi Cepat Covid-19 untuk Masyarakat Tegal Tercinta

Sanksi resmi WADA membuat semua rencana event internasional di Indonesia terancam gagal

Peristiwa di Thomas Cup semakin membuktikan bahwa Indonesia harus serius untuk membenahi kelembagaan anti doping. Pemerintah harus segera mengevaluasi kebijakan terkait hal tersebut.

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto memperkirakan kinerja inovasi Indonesia akan terus merosot pasca penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek).