Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra (SAH) menanggapi rencana Menristekdikti untuk mengawasi account media sosial mahasiswa dan dosen sebagai bentuk perilaku paranoid.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo mengapresiasi pencapaian pembangunan tol yang sudah dilakukan pemerintah.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menilai rencana pemerintah, dalam hal ini Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) mendata nomor seluler dan akun media sosial mahasiswa dan dosen adalah langkah reaksioner yang tidak perlu dilakukan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tak perlu khawatir soal pembahasan RUU KUHP. Sebab, RUU KUHP dinilai untuk memperkuat institusi pemberantasan korupsi itu.

Wakil Ketua MKD DPR RI Sarifuddin Sudding memastikan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) sudah melalui pembahasan yang cukup alot dan telah melibatkan berbagai pihak.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron mengatakan bahwasannya dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) 2019 Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi walaupun mengalami kenaikan, tetapi masih saja timpang.

Radikalisme kampus dinilai lebih berbahaya daripada radikalisme yang muncul dari kampung-kampung karena tekanan ekonomi. Radikalisme dari kaum intelektual kampus bisa menularkan pada banyak orang.

Kepolisan Republik Indonesia diimbau mampu membendung radikalisme yang muncul dari kaum intelektual kampus. Ini sangat berbahaya, karena bisa meracuni masyarakat luas.

Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) dinilai kerap membuat kegaduhan baru khususnya dengan lembaga DPR RI.

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin meminta kepada pemerintah agar jangan ada lagi sandiwara data dan kebijakan sunyi yang merugikan rakyat banyak.