Kalau klasifikasinya tidak akurat, justru bisa menyesatkan pengguna. Ini yang harus menjadi perhatian serius.

Komisi V DPR RI mendorong pemerintah untuk merumuskan kebijakan transportasi publik yang lebih terintegrasi guna mengurai kepadatan lalu lintas di Bali.

Perlu dipastikan integritas aparat penegak hukum benar-benar terjaga. Jangan sampai undang-undang ini nantinya justru menjadi bumerang.

Calon jemaah haji Indonesia tidak perlu khawatir. Seluruh tahapan persiapan menunjukkan progres yang baik.

Perampasan aset harus tetap konstitusional, tidak melanggar hukum, serta mengedepankan hak asasi manusia

Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan menegaskan bahwa polemik penyegelan rumah doa POUK Tesalonika di Tangerang.

Tantangan perubahan iklim menuntut respons negara yang cepat dan terukur. Kebijakan tidak boleh menunggu sampai dampak meluas.

Jumlah perguruan tinggi di Indonesia kini diperkirakan menembus lebih dari 4.000 institusi

Perlu keberanian dan dukungan bersama agar setiap laporan pelanggaran HAM bisa ditindaklanjuti dengan baik.

Upaya menjaga ketahanan pangan harus dilakukan secara terpadu, mulai dari peningkatan produksi, penguatan cadangan, hingga stabilisasi distribusi dan harga.