Delegasi DPR RI yang dipimpin oleh Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon aktif menyuarakan kepentingan nasional Indonesia terkait perdagangan.

Hubungan antara Indonesia dan Azerbaijan sudah cukup kuat selama ini, namun perlu peningkatan konektivitas antar manusia yang dapat memperkuat jalinan hubungan sosial, budaya, ekonomi, dan bidang strategis lainnya.

Ia mengusulkan agar deklarasi ini memuat poin terkait pentingnya peran Committee on Palestine (Komisi Palestina) untuk dapat mengoptimalkan langkah diplomasi parlemen dalam menghentikan krisis kemanusiaan di Palestina. 

Kegiatan kali ini tentu menjadi sangat penting dan menarik Karena kita ingin menunjukkan kepada dunia mengenai transparansi demokrasi kita, mengenai akuntabilitas daripada demokrasi kita.

Sebagai Ketua Delegasi DPR RI saya mengusulkan sejumlah langkah konkret yang harus dilakukan Parlemen OKI dan Parlemen Asia untuk membela perjuangan bangsa Palestina dan mendukung upaya hukum yang sedang diperjuangkan Afrika Selatan.

Karena yang bisa menghentikan apa yang dilakukan oleh Israel sekarang ini hanya Amerika Serikat dan juga negara-negara barat. Ini menunjukkan reputasi mereka, kalau mereka membiarkan ini, artinya mereka berpartisipasi di dalam proses genosida yang telah dan sedang terjadi.

Peran parlemen tidak hanya meratifikasi, tapi juga menerjemahkan ke dalam berbagai produk legislasi, pengawasan pelaksanaan UNCAC, serta memastikan keberpihakan anggaran untuk mendukung program-program pemberantasan korupsi.

COP atau Conference of Parties merupakan pertemuan rutin tahunan negara-negara yang merupakan pihak dalam Perjanjian Paris. Baru kali ini Parlemen diikutsertakan dalam pertemuan yang lebih terintegrasi di Green Zone.

Di Political and Security Matters, memang Indonesia mengajukan sebuah resolusi tentang bagaimana kita bisa mengawal tentang keamanan kawasan laut yang ada di wilayah kita tentunya dibahas dengan berbagai negara yang memiliki kepentingan di negara di wilayah tersebut.

Saya juga ingatkan Uni Eropa bahwa agenda bersama dalam menjaga perdamaian dan stabilitas tidak akan ada artinya, jika hak-hak rakyat Palestina tak diperhatikan.