Kepastian realisasi dana Rp4 triliun untuk keselamatan perlintasan sebidang kereta api dinilai penting agar pengurangan risiko kecelakaan berjalan optimal.

Rentetan kecelakaan kereta api yang terus berulang dinilai menunjukkan masih lemahnya sistem keselamatan perkeretaapian nasional.

Angka kecelakaan kereta api di Indonesia masih memprihatinkan dan bahkan cenderung meningkat.

Komisi V DPR mewajibkan pemerintah dalam hal ini Kemenhub, KemenPU, Polri, KAI, dan Pemda melakukan sinkronisasi data menyelesaikan perlintasan sebidang.

Komisi V DPR RI menyoroti lemahnya pengawasan terhadap perlintasan sebidang usai kembali terjadinya kecelakaan kereta api di Bekasi Timur.

Salah satu perlintasan perbatasan antara Turki dan Suriah akan kembali dibuka pada Selasa (12/5) besok, untuk pertama kalinya sejak ditutup pada 12 tahun lalu.

Harus ada evaluasi berkala dan pelatihan ulang bagi seluruh petugas operasional untuk memastikan standar keselamatan dijalankan secara konsisten.

Ini bukan sekadar insiden tunggal. Sudah beberapa kali kendaraan ini terhenti di perlintasan kereta dan banyak aduan masyarakat terkait.

Masih banyak perlintasan yang tidak dijaga petugas, bahkan kondisi permukaan jalan dan rel tidak rata, sehingga menyulitkan kendaraan melintas.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus mendesak pemerintah segera menuntaskan ribuan darurat perlintasan sebidang di jalur kereta api di Indonesia.