Polri mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp66,1 triliun, PPATK sebesar Rp516,4 miliar, KPK sebesar Rp989,3 miliar, dan BNN sebesar Rp5,05 triliun untuk 2027.

Tambahan anggaran tersebut dibutuhkan untuk mendukung dua program utama PPATK.

PPATK menegaskan komitmen untuk senantiasa mengelola anggaran secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien selaras dengan target kinerja

Komisi III DPR menegaskan pengawasan terhadap PPATK sangat penting mengingat peran strategisnya mendukung penegakan hukum.

Legislator Partai Gerindra ini juga menekankan perlunya langkah pencegahan yang lebih kuat melalui intervensi terhadap situs maupun aplikasi judi Online.

Komisi III DPR RI mempertanyakan pernyataan Kepala PPATK menyebut di tahun 2025 untuk pertama kalinya Indonesia berhasil menekan angka judi online (Judol).

Karena Indonesia ini dengan jumlahnya sangat besar, kita menjadi pasar Pak. Kalau di BNN kita bilang pasar untuk narkoba, maka kalau di PPATK pasar untuk judol.

Optimalisasi pemanfaatan produk intelijen keuangan yang mendukung program Astacita.

Jadi, saat ini PPATK menerima 21.861 laporan per jam pada hari kerja. Itu meningkat dibandingkan tahun 2024 yang sebanyak 17.825 laporan per jam.

Bahwa tahun 2025 adalah sejarah baru dan baru pertama kalinya Indonesia berhasil menekan transaksi terkait dengan judi online.