Jakarta - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar diminta untuk tidak menghalang-halangi musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) untuk memilih ketua umum (Ketum) pengganti Setya Novanto.
Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengatakan, DPP Golkar sebaiknya merespon tuntutan dari sejumlah pengurus DPD untuk segera menggelar Munaslub."Kami mendesak untuk segera DPP Partai Golkar tidak menghalang-halangi (Munaslub). Kami percaya DPP tidak akan menghalang-halangi," ujar Agung, di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Jumat (8/12).Kata Agung, sejumlah kader dan tokoh Partai Golkar meyakini, Munaslub sebagai salah satu jalan untuk meningkatkan kembali elektabilitas partai yang sedang mangalami keterpurukan."Kami percaya dengan keberadaan jiwa teman-teman di DPP untuk kepentingan yang lebih besar. Terakhir, tujuannya jelas yaitu untuk menyelamatkan partai," katanya.Baca juga: Kasus e-KTP, KPK Bidik Tersangka Baru
Diketahui, pasca Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP dan menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Partai Golkar mengalami keterpurukan. Dimana, elektabilitas Golkar terjun bebas.Baca juga: Keponakan Novanto Divonis 10 Tahun Penjara
