Jakarta, Jurnas.com - Kementerian Agama (Kemenag) terus memperkuat kolaborasi dalam rangka mitigasi krisis lingkungan dan persoalan ekologi yang kian kompleks.
Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, Prof. Dr. Amien Suyitno, menekankan bahwa upaya mitigasi lingkungan saat ini tidak bisa lagi dilakukan secara parsial, melainkan harus bertumpu pada kolaborasi lintas sektor.
"Kita membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan lintas disiplin ilmu agar mampu menghasilkan solusi yang komprehensif serta menjawab persoalan pada skala yang lebih luas," ujar Prof. Suyitno dalam diskusi publik Road to Aicis+ 2026: Agama, Lingkungan, dan Dekolonisasi di Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, pada Selasa (10/11/2026) lalu.
Prof. Suyitno memaparkan bahwa The 25th Annual International Conference on Islam, Science, and Society (Aicis+) 2026 sengaja dirancang untuk mendobrak ego sektoral akademik.
Melalui sinergi antara Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dan pendidikan tinggi umum terkemuka yang direpresentasikan oleh Sekolah Pascasarjana UGM, pendekatan ekoteologi didorong agar nilai-nilai keagamaan mampu memberikan dampak nyata dalam membangun kesadaran dan tanggung jawab ekologis.
"Nilai-nilai ini perlu diintegrasikan ke dalam Kurikulum Berbasis Cinta sebagai pendekatan untuk menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan, termasuk dalam merespons fenomena radikalisme lingkungan," dia menambahkan.
Kurikulum Berbasis Cinta dan Hak Pengetahuan Lokal
Gagasan ekologis ini diperkuat oleh Direktur PTKI, Prof. Dr. Phil. Sahiron, yang menggarisbawahi bahwa Kurikulum Berbasis Cinta menuntut pembuktian nyata. Kecintaan kepada Allah SWT tidak cukup hanya dipahami secara konseptual, tetapi harus berwujud pada penghormatan terhadap kehidupan, kepedulian pada sesama, dan aksi menjaga kelestarian alam.
Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Zainal Abidin Bagir (Indonesian Consortium for Religious Studies/ICRS) dan Ahmad Nashib Luthfi (Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional) yang turut urun rembuk dalam forum ini. Keduanya sepakat bahwa agama harus dikembalikan maruahnya sebagai landasan etis dalam pembangunan.
Kesadaran ekologis diwajibkan berjalan seiring dengan keadilan sosial dan antargenerasi, agar eksploitasi masa kini tidak merampas hak hidup generasi mendatang.
Lebih jauh, forum ini juga mengkritisi dominasi paradigma tunggal dalam produksi pengetahuan melalui pendekatan dekolonisasi. Pengetahuan lokal dan kearifan komunitas akar rumput, seperti yang disuarakan oleh Mbah Sulimah dari Komunitas Wadon Wadas serta Direktur ICRS Samsul Ma’arif, wajib diberikan panggung dan ruang yang setara untuk didengar oleh para akademisi.
Langkah strategis lintas disiplin ini mendapat apresiasi hangat dari internal Sekolah Pascasarjana UGM. Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Penelitian Sekolah Pascasarjana UGM menilai forum lintas institusi ini sukses menjadi titik temu antara perspektif keagamaan, sains, dan realitas sosiologis masyarakat.
"Isu agama, lingkungan, dan dekolonisasi membutuhkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Kami berharap pertukaran gagasan lintas institusi ini terus memperkaya perspektif dalam membangun kehidupan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan," kata perwakilan Sekolah Pascasarjana UGM.
