Jakarta, Jurnas.com - Remotivi dan SAFEnet mencatat adanya peningkatan moderasi konten kritis di media sosial. Hingga 8 November 2026, sebanyak 127 konten mengalami moderasi atau naik dari 73 konten dalam pemantauan sebelumnya pada 8 September.
Dari total tersebut, sebanyak 94 konten atau 74 persen dimoderasi atas permintaan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Jumlah itu meningkat dibandingkan catatan sebelumnya yang mencapai 66 permintaan.
Sementara itu, moderasi yang dilakukan langsung oleh platform media sosial dengan alasan pelanggaran panduan komunitas juga bertambah. Proporsinya naik dari 9,6 persen pada pemantauan sebelumnya menjadi 26 persen atau 33 konten.
Dalam laporan yang dirilis pada 12 November 2026, Remotivi dan SAFEnet juga menyoroti persoalan transparansi. Tidak semua platform secara terbuka mengungkapkan adanya permintaan Komdigi ketika melakukan pembatasan atau penghapusan konten.
"Ini tidak berarti permintaan Komdigi menurun, karena jumlahnya justru naik dari 66 ke 94. Transparansi juga menjadi masalah lain tidak semua platform mengungkapkan secara terbuka permintaan Komdigi saat melakukan moderasi," demikian bunyi laporan yang dirilis Remotivi dan SAFEnet dikutip Jumat (13/11).
Kedua lembaga tersebut menemukan Platform X menjadi penyumbang moderasi terbanyak dengan 56 konten atau 44,1 persen. Threads menyusul dengan 43 konten atau 33,9 persen.
Salah satu bentuk pembatasan di Threads adalah geolock, yakni membuat unggahan tidak dapat diakses dari alamat IP Indonesia. Sebanyak 25 dari 43 konten yang dimoderasi di platform tersebut mengalami pembatasan jenis ini.
Salah satu temuan yang disorot adalah moderasi terhadap unggahan mengenai kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap di Kalimantan. TikTok dan Instagram dilaporkan menghapus sejumlah konten warga, termasuk video investigasi ilmiah Kelompok Nalar Rawat mengenai karbon monoksida dan lonjakan ISPU hingga 1.200 di Kalimantan Tengah.
Video tersebut disebut dihapus TikTok hanya 16 jam setelah dipublikasikan.
Remotivi dan SAFEnet juga menemukan 13 konten bertema karhutla terkena moderasi. Di antaranya, unggahan yang mengkritik Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan kebakaran, cuitan warga mengenai kebakaran di Way Kambas dan nasib satwa, serta konten kebakaran hutan yang menggunakan foto Prabowo sebagai sampul.
Pembatasan juga dialami Bupati Siak, Riau, Afni Zulkifli. Video mengenai penanaman pohon di lokasi bekas karhutla yang diunggahnya di TikTok dihapus karena dianggap melanggar panduan komunitas, meskipun isinya merupakan kegiatan pemulihan lingkungan.
Secara keseluruhan, kritik terhadap Prabowo dan kritik terhadap pejabat serta pemerintahan menjadi topik moderasi terbanyak, masing-masing 32 konten. Sementara itu, unggahan terkait demonstrasi mencapai 16 konten dan karhutla sebanyak 13 konten.
Selain pembatasan konten, SAFEnet juga menyoroti peningkatan ancaman digital terhadap warganet selama Oktober-November 2026. Bentuknya antara lain pesan pribadi yang meminta unggahan dihapus, ancaman pelaporan pidana, penyebaran data pribadi tanpa izin atau doxing, hingga serangan pesan massal.
Sejumlah korban bahkan dilaporkan menerima ancaman yang menyasar keluarga dan orang terdekat.
Remotivi dan SAFEnet menilai pembatasan terhadap ekspresi warga mengenai penanganan bencana berpotensi menghambat kebebasan berpendapat dan hak memperoleh serta menyampaikan informasi. Kedua lembaga merujuk Pasal 28E ayat 3 dan Pasal 28F UUD 1945, serta hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat 1.
Laporan itu juga mengingatkan Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan tersebut menyatakan orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.
"Membatasi jangkauan protes semacam ini berarti melucuti hak warga untuk bersuara tentang persoalan yang menyangkut keselamatannya sendiri," demikian bunyi penggalan dalam laporan tersebut.
Selain moderasi konten, SAFEnet mencermati peningkatan ancaman dan intimidasi terhadap warga yang menyampaikan pendapat di ruang digital selama Oktober-November 2026. Bentuknya antara lain pesan pribadi yang meminta pengguna menghapus unggahan hingga ancaman pelaporan dengan tuduhan tindak pidana.
Sejak awal November, SAFEnet menemukan lonjakan ancaman terhadap warganet yang mengkritik atau membagikan situasi terkini, terutama di Threads. Fenomena tersebut menguat ketika masyarakat menyuarakan kemarahan dan menuntut tanggung jawab pemerintah dalam penanganan kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera.
Pola intimidasi yang ditemukan mencakup pesan instan atau telepon dari nomor tidak dikenal. Sejumlah korban mengaku menerima pesan bernada ancaman, bahkan pengirimnya disebut mengetahui nama asli dan tempat kerja pemilik akun.
Ada pula pesan yang memerintahkan pengguna menghapus unggahan dalam tenggat singkat, disertai ancaman akan terus dihubungi sampai konten tersebut diturunkan. SAFEnet juga menerima laporan penyebaran data pribadi tanpa persetujuan, termasuk nama, nomor telepon, alamat, dan dokumen identitas.
Bentuk serangan lainnya berupa pengiriman pesan massal atau flooding yang menyasar nomor maupun akun tertentu. Dalam sejumlah laporan, ancaman bahkan diarahkan kepada keluarga atau orang terdekat pengguna yang menyampaikan kritik.
SAFEnet mencatat, pada 2025 terdapat 209 kasus pengancaman dari total 907 serangan dan ancaman digital yang terdokumentasi. Pengancaman menjadi bentuk serangan paling banyak pada periode tersebut.
Kedua lembaga mengingatkan bahwa jumlah kasus dalam pemantauan tidak menggambarkan keseluruhan praktik pembatasan konten kritis di ruang digital. Mereka menyebut data yang terdokumentasi sebagai fenomena gunung es karena masih banyak kasus yang mungkin tidak tercatat atau tidak dilaporkan.
"Pengumpulan data ini juga sangat bergantung pada partisipasi publik, khususnya kesediaan individu untuk speak up dan mengisi formulir aduan yang disediakan. Faktor kekhawatiran terhadap keamanan, privasi, maupun konsekuensi setelah melaporkan kasus dapat memengaruhi tingkat partisipasi tersebut. Dengan demikian, jumlah kasus yang ditemukan tidak dapat dibaca sebagai keseluruhan skala pembatasan konten yang terjadi, melainkan sebagai kasus-kasus yang berhasil diidentifikasi dan didokumentasikan selama periode pemantauan," tulis laporan tersebut.
