JAKARTA, Jurnas.com — Lembaga kajian independen Swarna Dwipa Institute (SDI) menyambut baik Gibran Rakabuming Raka yang mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI hari ini, Selasa (12/11/2026). SDI menilai, keputusan Gibran mundur bagus untuk menjaga kestabilan dan dinamika politik nasional.
SDI merilis analisis komprehensif mengenai dinamika hukum, etika kepemimpinan, serta dampak ekonomi terkait pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Melalui kajian yang melibatkan para peneliti lintas disiplin, SDI menggarisbawahi beberapa poin utama yang patut menjadi perhatian publik dan para pemangku kebijakan.
Pertama, secara Hukum Tata Negara (HTN), tindakan pengunduran diri Wakil Presiden adalah langkah yang sah dan dijamin konstitusi. Langkah ini sama sekali tidak menghapus atau menggugurkan keabsahan hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) yang telah menetapkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden secara satu paket.
Sesuai ketentuan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, konstitusi telah menyediakan jalur yang terang untuk mengisi kekosongan tersebut.
Peneliti Hukum Tata Negara Swarna Dwipa Institute, Tohenda, SH, MH, menegaskan, Gibran mundur dari jabatannya sebagai wakil presiden tidak merusak legitimasi hasil Pilpres secara keseluruhan.
“Konstitusi kita sangat resilien dan telah mengantisipasi skenario ini melalui Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945. Presiden berwenang mengajukan dua nama calon pengganti kepada MPR, dan mekanisme penetapannya diproses di DPR/MPR dalam jangka waktu maksimal 60 hari. Semua berjalan dalam koridor hukum yang jela," kata Tohenda.
“Oleh karena itu kami dari SDI berpendapat segala sesuatu yang dilakukan menurut aturan kostitusi negara Indonesia tidak perlu dikhawatirkan, karena negara dan undang undang menjamin pelaksanaan hal tersebut,” imbuh Tohenda.
Kedua, permohonan izin pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden disampaikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI merupakan mekanisme tata negara secara resmi.
Peneliti Kebijakan Publik dan Pengamat Komunikasi Politik yang juga founder Swarna Dwipa Institute, Frans Immanuel Saragih, menjelaskan pentingnya mengedepankan kepatuhan terhadap prosedur institusional tersebut.
"MPR adalah lembaga tinggi negara yang secara konstitusional menetapkan, mengangkat, dan memberhentikan Presiden serta Wakil Presiden. Surat pengunduran diri yang disampaikan kepada MPR bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bentuk penghormatan tertinggi terhadap kelembagaan negara dan tata kelola pemerintahan yang tertib," kata Frans.
Selain itu secara Komunikasi Politik, lanjut Frans, dengan pengunduran diri Gibran, akan merubah cara pandang internasional menjadi lebih positif terhadap iklim demokrasi Indonesia.
“Dan kami mendorong agar proses pengunduran diri Gibran sebagai Wakil Presiden dilakukan secara konstitusional dan mekanisme yang diatur dalam kaidah kaidah hukum yang berlaku di Indonesia.
Ketiga, dilihat dari kacamata etika politik, langkah pengunduran diri di tengah maraknya polemik publik, seperti isu keabsahan ijazah, merupakan bentuk tanggung jawab moral yang patut diapresiasi.
Peneliti Pendidikan dan Sosial Swarna Dwipa Institute, Febby Lintang, menyoroti dimensi keteladanan dari keputusan ini. "Seorang pemimpin sejati harus berdiri di atas pilar integritas dan keteladanan. Ketika sebuah kontroversi terus menyita energi publik dan berpotensi menggerus kepercayaan terhadap lembaga kepresidenan, mengundurkan diri adalah sikap negarawan. Ini memberikan pelajaran berharga bagi warga negara bahwa etika dan moral berada di atas kekuasaan," ujarnya.
Keempat, Peneliti Swarna Dwipa Institute, Lutfie Nasution, menilai keputusan mundurnya Wakil Presiden memberikan sinyal positif bagi dunia usaha.
"Pasar dan pelaku ekonomi membenci ketidakpastian yang berlarut-larut (extended uncertainty). Langkah mundur yang tegas dan terukur ini justru memberikan kepastian hukum dan kepemimpinan (certainty of leadership). Dengan kejelasan proses transisi di parlemen, gejolak pasar dapat diredam secepatnya sehingga stabilitas ekonomi tetap terjaga," kata Lutfie Nasution.
Kelima, Swarna Dwipa Institute berpendapat sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku, bahwa diberikan opsi untuk mengajukan dua nama yang cocok untuk kemudian dibahas lebih lanjut dalam mekanisme politik.
Frans Immanuel Saragih berpendapat mekanisme tersebut merupakan pilihan yang tidak terlalu sulit, karena dalam sistem Presidensil kendali utama berada dalam tangan Presiden.
“Indonesia memiliki banyak tokoh yang handal dan cakap untuk bisa diajukan sebagai calon pemimpin saat ini dan masa depan,” ungkap Frans.
Sementara Febby Lintang mengatakan, tokoh yang layak untuk dimajukan adalah yang memahami cara berpikir Presiden Prabowo.
“Kami berpendapat dari sisi tokoh politik ada Prof. Sufmi Dasco yang selama ini memainkan peranan sangat penting menjalankan komunikasi politik Presiden Prabowo. Ada juga Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator dan Ketua Umum PAN yang berjuang dan setia kepada Presiden Prabowo,” kata Febby Lintang.
“Dari tokoh muda, kami melihat sosok Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang juga Menteri Koordinator dan Ketua Umum Partai Demokrat layak untuk diberikan kesempatan mendampingi Presiden Prabowo. Selain itu ada tokoh politik senior yang juga Ketua DPR yang boleh dimajukan sebagai calon Wakil Presiden yaitu Puan Maharani,” imbuh Febby Lintang .
Swarna Dwipa Institute mengimbau seluruh elemen bangsa agar menyikapi proses transisi ini secara rasional dan menaati ketentuan perundang-undangan.
Selain itu, mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden melalui koordinasi Presiden, DPR, dan MPR harus diproses secara transparan demi menjamin keberlanjutan roda pemerintahan serta menjaga kepercayaan pelaku ekonomi nasional maupun internasional.
