Jakarta, Jurnas.com - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) secara resmi mencabut Surat Keterangan penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai bentuk pelaksanaan atas putusan Mahkamah Agung (MA).
Menanggapi keputusan tersebut, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pencabutan Suket Gibran membuat penyetaraan pendidikan tersebut resmi batal serta tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Pencabutan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Nomor 206 Tahun 2026 tertanggal 11 November 2026, yang membatalkan Surat Keterangan Dirjen Dikdasmen Nomor 9149/D.D1/KS/2019.
Yusril menjelaskan bahwa keputusan pencabutan ini merupakan wujud kewajiban pejabat pemerintahan dalam melaksanakan putusan pengadilan sejalan dengan Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Menurut dia, tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemerintah karena dalam perkara Tata Usaha Negara (TUN), hak mengajukan Peninjauan Kembali (PK) hanya diberikan kepada pihak penggugat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.
"Surat Keterangan itu sudah dicabut dan putusan MA sudah final. Dengan demikian, penyetaraan pendidikan Pak Gibran batal dan surat keterangan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat," ujar Yusril dalam siaran persnya di Jakarta pada Kamis (12/11).
Menko Yusril juga menegaskan mengenai ketiadaan langkah hukum Peninjauan Kembali (PK) bagi pihak pejabat TUN yang menjadi tergugat. Sekaligus, menutup pintu untuk mempertahankan suket yang sudah dibatalkan oleh MA.
"Kalau penyetaraan pendidikannya sudah batal, berarti sejak awal yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan pendidikan untuk menjadi Wakil Presiden. Konsekuensi hukumnya tentu harus dilihat dalam kerangka ketentuan konstitusi, apakah yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan," kata dia.
Sementara terkait dengan gugatan hukum lain yang diajukan oleh Denny Indrayana di PTUN Jakarta, Yusril memperkirakan majelis hakim akan segera menghentikan proses pemeriksaan.
“Karena objek sengketanya sudah tidak ada lagi," jelas Yusril.
MA Batalkan Suket Gibran
Diketahui, polemik ini bermula saat Gibran Rakabuming Raka mengajukan permohonan penyetaraan pendidikan luar negeri secara daring pada 6 Agustus 2019 dengan melampirkan dokumen hasil belajar dari SLTP Negeri 1 Surakarta, Orchid Park Secondary School di Singapura, serta UTS Insearch di Australia.
Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tersebut kemudian diterbitkan dan ditandatangani oleh Sutanto, yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dokumen penyetaraan inilah yang belakangan digunakan sebagai salah satu kelengkapan syarat administrasi pendidikan dalam pencalonan Wakil Presiden pada Pilpres 2024.
Keabsahan surat keterangan tersebut kemudian digugat oleh advokat Subhan Palal ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terhadap Kemendikdasmen. Walau sempat ditolak di tingkat pertama dan banding, Mahkamah Agung dalam putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan gugatan tersebut pada 30 Oktober 2026 dan memperintahkan Kemendikdasmen untuk mencabut surat tersebut.
Dalam pertimbangan hukumnya, MA menilai dokumen yang diajukan dalam penyetaraan tahun 2019 tersebut sebatas certificate of attendance dan catatan akademis, bukan ijazah atau diploma formal kelulusan tingkat menengah, sehingga surat penyetaraan tersebut dinyatakan tidak sah dan harus dicabut.
