Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi III DPR RI, I Nyoman Parta mendorong agar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan segera dilakukan mengingat urgensi pengaturan terkait hal itu semakin tinggi.
Menurutnya, perkembangan teknologi digital membuat praktik penyadapan harus memiliki dasar hukum yang jelas, mulai dari kewenangan, tujuan, hingga penggunaan alat penyadapan.
“Saya sudah pernah menyampaikan, di zaman digital yang serba canggih ini memang penting sekali kita mengaturnya. Baik mengatur siapa saja yang boleh menyadap, dalam rangka apa penyadapan dilakukan, untuk apa hasil sadapan digunakan, sampai alat yang dipakai untuk menyadap berasal dari mana,” ujar Nyoman kepada Parlementaria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.
Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menilai pengaturan mengenai alat penyadapan juga tidak kalah penting. Ia menegaskan perangkat yang digunakan aparat negara seharusnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar dapat dipertanggungjawabkan serta diaudit.
“Alatnya harus dari APBN sehingga bisa diaudit, baik kualitas, kapasitas, maupun penggunaannya. Dengan begitu semuanya menjadi terang dan akuntabel,” tegas legislator dari Daerah Pemilihan Bali tersebut.
Nyoman mengungkapkan RUU tentang Penyadapan telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. Karena itu, ia berharap pembahasannya dapat segera dimulai, paling lambat pada masa sidang berikutnya apabila belum dapat diselesaikan pada masa sidang saat ini.
“Menurut saya, kalau tidak dalam masa sidang ini, minimal masa sidang berikutnya sudah mulai dibahas. Yang jelas harus dibahas,” katanya.
Ia menilai momentum pembahasan RUU tersebut semakin penting menyusul mencuatnya isu dugaan penyadapan terhadap Presiden. Menurutnya, persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut individu yang menjabat sebagai Presiden, melainkan menyangkut institusi kepala negara.
“Ini bukan persoalan Pak Prabowo. Persoalannya adalah kepala negara yang memegang kendali pemerintahan dan menjadi panglima tertinggi. Kalau kepala negara bisa disadap, tentu ini persoalan serius,” ujarnya.
Lebih lanjut, Nyoman mengatakan maraknya isu penyadapan telah memunculkan keresahan di berbagai kalangan, mulai dari pejabat negara, politisi, pelaku usaha, jurnalis, hingga masyarakat sipil. Oleh sebab itu, ia menilai RUU Penyadapan perlu segera memberikan kepastian mengenai prosedur, kewenangan, serta batasan penyadapan agar tidak menimbulkan kekhawatiran di masyarakat.
“Justru karena itu undang-undang ini penting, supaya ada prosedur yang jelas, kapan penyadapan boleh dilakukan, dalam rangka apa, dan siapa yang dapat menjadi objek penyadapan. Jangan sampai masyarakat terus hidup dalam kekhawatiran merasa disadap,” pungkasnya.
