Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa memastikan proses pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memproses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak akan terganggu oleh langkah Gibran menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Menurut Saan, kedua proses tersebut memiliki mekanisme masing-masing sehingga dapat berjalan secara bersamaan. DPR menghormati langkah hukum Gibran, sementara anggota dewan juga memiliki hak konstitusional untuk mengajukan HMP.
"Iya, enggak ada masalah, kan," kata Saan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (10/11).
Politikus NasDem itu mengatakan, setiap warga negara memiliki hak untuk mencari keadilan melalui jalur hukum. Termasuk Gibran yang ingin membuktikan berbagai tuduhan terkait persoalan persyaratan pendidikan yang belakangan menjadi polemik.
Di sisi lain, pimpinan DPR masih mencermati perkembangan wacana pengajuan HMP yang disuarakan sejumlah anggota dewan. Saan menyebut, dalam satu hingga dua hari ke depan, pimpinan DPR akan memantau perkembangan usulan tersebut.
Ia memastikan, setiap usulan HMP yang masuk tidak akan langsung diputuskan. Pimpinan DPR terlebih dahulu akan mengkaji dasar argumentasi serta alasan para pengusul menggunakan hak konstitusional tersebut.
"Pimpinan akan pelajari, akan kaji semua, pertama dari sisi argumentasi. Argumentasi para pengusul apa mengusulkan yang namanya hak menyatakan pendapat," ujarnya.
Selain argumentasi pengusul, kajian pimpinan DPR juga akan memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan polemik ijazah Gibran.
Jika hasil kajian menyatakan usulan tersebut memenuhi persyaratan, pimpinan DPR akan membawa persoalan itu ke Rapat Pimpinan (Rapim). Selanjutnya, usulan diteruskan ke Badan Musyawarah (Bamus) untuk diproses sesuai mekanisme yang berlaku.
"Semua akan kita kaji oleh pimpinan, dan nanti ketika itu memenuhi semua hasil kajiannya nanti kita akan bawa ke Rapim dan tentu nanti diteruskan ke Bamus," jelasnya.
Sebelumnya, Gibran mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menyarankan dirinya menyelesaikan polemik persyaratan pendidikan melalui jalur PTUN.
Gibran menyampaikan hal tersebut saat memberikan keterangan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa sore.
Menurutnya, Prabowo memberikan sejumlah masukan terkait dinamika yang tengah berkembang.
Salah satu saran Presiden adalah agar Gibran menyiapkan seluruh dokumen riwayat pendidikannya, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, untuk dihadirkan dalam proses hukum di PTUN.
