Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan. (Foto: MPR)
Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan mendesak Pemerintah untuk segera mengambil kebijakan pelarangan masuknya Warga Negara Asing (WNA) ke Indonesia di masa Pandemi Covid-19.
Pasalnya, WNA yang masuk ke Indonesia berpotensi menjadi medium penyebaran varian baru Covid-19 di tengah laju penyebaran Covid-19 yang tidak kunjung menunjukkan tren penurunan.
Syarief Hasan menilai, masih dibiarkannya WNA masuk ke Indonesia menunjukkan kurangnya sensivitas Pemerintah terhadap kondisi masyarakat. "Pemerintah melarang berbagai aktivitas masyarakat, namun membuka keran WNA menunjukkan kurangnya sensivitas Pemerintah terhadap masyarakat yang sedang kesulitan ekonomi karena pembatasan ketat.", ungkap Syarief Hasan.
Apalagi, beberapa negara juga telah melakukan pembatasan masuk Warga Negara Indonesia (WNI) ke negaranya. Pada April 2021, Jepang melarang 152 negara, termasuk Indonesia disusul Hongkong yang melarang WNI masuk ke negaranya per-25 Juni 2021. Terbaru, Uni Emirat Arab dan Singapura melarang WNI masuk ke Indonesia selama masa darurat Covid-19.
Syarief Hasan menyebut, pelarangan masuknya WNA ke Indonesia di masa darurat adalah hal yang lumrah. "Kita sedang berada di kondisi darurat dimana kasus harian melebihi 30 ribu kasus per-hari sehingga pelarangan WNA adalah hal yang relevan. Beberapa negara juga melakukan pelarangan yang sama terhadap WNI asal Indonesia.", ungkap Syarief Hasan.
Berdasarkan data dari Satgas Penanganan Covid-19 menunjukkan kenaikan kasus positif harian selalu berada di atas 35.000 kasus per-hari. Total kasus positif Covid-19 yang terjadi di Indonesia sejak diumumkan pertama kali di awal maret sudah hampir mencapai 2,5 juta kasus positif dan 65.457 kasus kematian serta belum ada tren pelandaian kasus sama sekali.
Syarief Hasan menilai, Pemerintah Indonesia harus belajar pada negara lain yang berhasil keluar dari Pandemi.
“Ketika kita mencontoh negara lain yang berhasil keluar dari Pandemi, mereka melakukan pembatasan ketat WNA dan pergerakan masyarakat, lokalisasi kasus, hingga vaksinasi cepat sehingga Covid-19 tidak menyebar terus menerus. Bukan malah menganggap masuknya WNA ke Indonesia sebagai hal yang lumrah di masa darurat ini.”, ungkap Syarief Hasan.
Ia juga menyebutkan, Negara lain sejak awal melakukan lockdown hingga pembatasan ketat sehingga berhasil menurunkan kasus. "Sebagian besar negara yang berhasil melawan Covid-19 dikarenakan mereka melakukan lockdown/pembatasan ketat lebih cepat. Orang yang boleh masuk hanya tamu negara dan diplomat. Berbeda dengan kita yang terlambat dan masih membiarkan pekerja asing masuk ke Indonesia di tengah darurat Covid-19.", tegas Syarief.
Syarief Hasan juga mendesak Pemerintah untuk mengambil kebijakan yang lebih tegas. "Pemerintah harus mengevaluasi implementasi PPKM Darurat di lapangan. Pemerintah juga harus menunjukkan lebih tegas terhadap masuknya WNA sehingga masyarakat percaya kepada kebijakan Pemerintah. Pemerintah harusnya membuat kebijakan secara komprehensif dengan pengetatan dalam negeri dan pelarangan WNA masuk ke Indonesia selama masa darurat Covid-19.", tutup Syarief
